Ilustrasi pengukuran lahan untuk estimasi pengembangan jalan tol
Proyek

Cerita Baru Rasa Lama, Polemik Pengukuran dan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

Sudah menjadi hal yang lumrah, ketika dilaksanakan proyek pembangunan jalan tol sering terjadi polemik akibat dari warga yang terdampak pembebasan lahan. Pengukuran lahan untuk estimasi pengembangan jalan tol yang tidak sesuai ataupun hal lainnya sering menjadi perdebatan warga dengan pihak manajemen pembangunan jalan tol.

Ketika terjadi polemik antara warga dengan perusahaan pembangunan biasanya melibatkan banyak pihak terutama pihak pemerintah yang menjadi pemrakarsa pembangunan jalan tol.

Pembangunan proyek jalan tol Yogya-Solo menjadi salah satu proyek yang hangat diperbincangkan, pasalnya warga sempat melakukan demo kepada pemerintah karena takut tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Pada bulan agustus 2021 tepatnya belasan warga di Klaten melakukan aksi unjuk rasa, dilansir rri.co.id. Pengukuran lahan yang dilakukan pada tahun 2020 mulai membuat warga khawatir, karena memasuki area pemukiman warga desa. 

Walaupun kemudian warga bisa menerima pelaksanaan ganti rugi dan menurut kabar terbaru, ganti untung seperti yang dikatakan warga sudah cair pada bulan September 2021 bahkan ada warga yang bisa membeli 2 mobil seperti telah mendapatkan durian runtuh dari proyek pembangunan jalan tol ini.

Dari tahun ke tahun proyek satu ke proyek lainnya memang tidak pernah lepas dari kontroversi, pada tahun 2018 silam warga di Kendal melakukan unjuk rasa dengan tinggal di tempat pengungsian yang mereka buat di area pengungsian DPRD Kendal. Warga tidak menerima penjualan tanah mereka tapi uang sudah dititipkan ke pengadilan, tentu saja ini membuat warga marah.

Kala itu warga tidak bisa menerima uang ganti rugi yang tidak sesuai, juga pengukuran lahan yang menurut warga tidak sesuai tanah milik mereka, sementara kondisi rumah sudah dihancurkan pekerja proyek, mengutip dari regional.kompas.com.

Bukan hanya sekali dua kali polemik seperti ini terjadi dalam proses berjalannya pembangunan ruas jalan tol di Indonesia, padahal sudah selayaknya bagi pemerintah untuk melakukan pengukuran lahan untuk estimasi pengembangan jalan tol yang sesuai dan memberikan ganti rugi atas pembebasan lahan warga sesuai harga tanah setempat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *